VIVAnews - Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) mengakui ada praktik mafia dalam penerimaan anggota pegawai negeri sipil (PNS) selama ini. Namun, hingga kini Kementerian tak kunjung mampu menuntaskan masalah itu.
Kepala Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Daerah Kemenpan, Syafri Wahid, mengatakan hingga saat ini banyak sekali laporan dari daerah yang mengeluhkan merebaknya kasus pemerasan dalam proses seleksi.
"Betul, saya tidak bisa pungkiri kasus itu. Banyak laporan dari daerah bahwa informasi diperjualkan, sarjana yang lulus masih dipungut bayaran (untuk lolos seleksi PNS)," ujar Syafri dalam diskusi publik refleksi satu tahun Kabinet Indonesia Bersatu II di Cikini, Jakarta, Kamis, 21 Oktober 2010.
Pemerasan itu biasanya dilakukan oleh pegawai pemerintah setempat dan nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Untuk calon yang lulus tes bisa dikenai biaya siluman hingga Rp40 juta. "Kalau yang bodoh, tidak lulus ujian itu (dikenai) Rp60-70 juta. Jadi, yang bekerja tinggal yang punya uang saja," ungkapnya.
Hingga kini pangkal persoalan mafia ini belum berhasil dibongkar. Syafri mengaku pihaknya kesulitan dan banyak menemui kendala. "Karena bekerja dalam sistem mafia, secara legal kami tak bisa mencari siapa yang salah. Saya sudah beberapa kali meneliti, saya tidak bisa temukan simpulnya," ia menerangkan.
Menurutnya, salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi praktik mafia dalam penerimaan PNS adalah dengan memperbaiki sistem penerimaan pegawai menjadi lebih transparan.
Kepala Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Daerah Kemenpan, Syafri Wahid, mengatakan hingga saat ini banyak sekali laporan dari daerah yang mengeluhkan merebaknya kasus pemerasan dalam proses seleksi.
"Betul, saya tidak bisa pungkiri kasus itu. Banyak laporan dari daerah bahwa informasi diperjualkan, sarjana yang lulus masih dipungut bayaran (untuk lolos seleksi PNS)," ujar Syafri dalam diskusi publik refleksi satu tahun Kabinet Indonesia Bersatu II di Cikini, Jakarta, Kamis, 21 Oktober 2010.
Pemerasan itu biasanya dilakukan oleh pegawai pemerintah setempat dan nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Untuk calon yang lulus tes bisa dikenai biaya siluman hingga Rp40 juta. "Kalau yang bodoh, tidak lulus ujian itu (dikenai) Rp60-70 juta. Jadi, yang bekerja tinggal yang punya uang saja," ungkapnya.
Hingga kini pangkal persoalan mafia ini belum berhasil dibongkar. Syafri mengaku pihaknya kesulitan dan banyak menemui kendala. "Karena bekerja dalam sistem mafia, secara legal kami tak bisa mencari siapa yang salah. Saya sudah beberapa kali meneliti, saya tidak bisa temukan simpulnya," ia menerangkan.
Menurutnya, salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi praktik mafia dalam penerimaan PNS adalah dengan memperbaiki sistem penerimaan pegawai menjadi lebih transparan.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id libero non erat fermentum varius eget at elit. Suspendisse vel mattis diam. Ut sed dui in lectus hendrerit interdum nec ac neque. Praesent a metus eget augue lacinia accumsan ullamcorper sit amet tellus.
0 komentar:
Posting Komentar
Komentar...?